Semarang, Jateng One - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi Prabowo mulai percaya diri dengan pencalonannya sebagai kandidat gubernur Jateng. Sosok birokrat yang sebelumnya selalu bungkam soal pencalonannya itu, Rabu (30/1) secara blak-blakan mengungkapkan persaingannya dengan kandidat lain, Ganjar Pranowo ketika duduk semeja.

"Kalau soal kebijakan ini (Otonomi daerah), tinggal siapa nanti yang dapat rekomendasi dari PDIP, Pak Ganjar atau Saya," ujar Hadi saat menjadi narasumber dalam seminar Peran BPK dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Rabu (30/1).

Ungkapan itu tentu tak biasa bagi hadi, karena Ketua Korpri Jateng itu tak pernah mengungkapkan sebelumnya. Peserta seminar yang sebagian besar kalangan birokrat dari kabupaten dan kota di seluruh Jateng, sontak memberikan respon dengan tertawa dan tepuk tangan meriah.

Dia juga berkata bernada sindiran kepada Ganjar, yang menjadi pesaingnya di PDIP pada penjaringan calon gubernur. Hadi mengatakan, bagi kalangan birokrat di daerah sering dicap buruk dalam beberapa hal, padahal, orang-orang di atas di antaranya anggota DPR RI seperti Ganjar, yang mengajari kalangan birokrat untuk berbuat yang tidak sesuai.

"DPR RI itu banyak merancang agar kalangan birokrat dipimpin komisi ini, komisi itu. Mereka itu kebagian komisi yang besar-besar, sedangkan kita yang di bawah, kebagian komisi yang kecil," kata Hadi disambut tawa peserta dan tepuk tangan.
Ganjar yang duduk semeja hanya ikut tertawa mendengan pernyataan Hadi. Ganjar tidak menimpali "serangan" dari lawannya itu. Karena, Ganjar mendapatkan giliran berbicara lebih dahulu ketimbang Hadi.

Hadi juga mulai berani untuk mengungkapkan keluh kesahnya menjadi seorang birokrat. Setelah pencalonannya menjadi ketua kandidat gubernur, dia sering kali merasa diserang. Dia merasa tidak leluasa untuk bergerak ke sana kemari untuk bersosialisasi. Karena bergerak sedikit saja, ada pihak yang berteriak.

"Bergerak sedikit saja ada yang berteriak. Tapi kalau penguasa yang bergerak, tidak ada yang mengontrol. Padahal kita sama-sama mencalonkan diri," kata Hadi menyindir atasannya, tanpa menyebutkan nama.

Dia juga mengatakan sering diserang dengan tugas-tugas sebagai Sekda. Dia merasa sering menjadi sasaran tembak. Setiap ada indikasi penyelewengan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu disasarkan untuk menjatuhkan dirinya.

"Setiap kali ada indikasi penyelewengan, selalu dikira menjadi masalahnya Sekda tok. Katanya bisa digunakan untuk menyerang lah, atau menjatuhkan lah," keluh hadi. Menurutnya, Tidak semua temuan BPK merupakan kesalahan. Temuan itu baru indikasi yang perlu dibuktikan di ranah hukum. Yang bisa membuktikan koruptor atau tidak adalah KPK atau Pengadilan Tipikor.

Dia menjelaskan tata kelola pemerintahan telah ada pembagian yang jelas antara gubernur, sekda dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menjelaskan, gubernur berposisi sebagai otorisator, sekretaris daerah berposisi sebagai coordinator serta kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

Baik Ganjar maupun Hadi merupakan dua sosok yang dikabarkan diunggulkan pada penjaringan cagub di PDIP. Keduanya lolos seleksi ke tahap akhir penjaringan, yakni psikotes. Ganjar mengaku yakin bahwa rekomendasi itu akan jatuh ke tangan kader PDIP. Karena berdasarkan pengalaman pilgub di daerah lain DPP memilih kadernya untuk menjadi cagub.

Sementara itu, Ketua KPUD Jateng Fajar Saka mengatakan, hingga ditutupnya penyerahan persyaratan calon gubernur perseorangan, Selasa (29/1) pukul 24.00, tak satupun orang yang mendaftarkan. Dia mengatakan, pilgub Jateng yang akan digelar pada 26 Mei 2013 mendatang dipastikan tanpa diikuti calon dari perseoragan atau independen.

"Hingga penutupan, tidak ada satupun orang yang menyerahkan persyaratan atau mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ini Berarti, pilgub mendatang bisa dipastikan tanpa calon independen," katanya.