Bawaslu Jateng Cek DPT Siluman ke Grobogan


Semarang, Jateng One - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng akan ke Grobogan hari ini (28/1). Bawaslu akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Grobogan dan KPU Grobogan, terkait dengan data sejumlah penduduk yang bernama seperti hantu, yang ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Grobogan, beberapa waktu lalu.

Anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya akan meneliti temuan Panwaslu Grobogan. Sebagaimana kejanggalan yang ditemukan, terdapat nama-nama mirip hantu, antara lain Tuyul, Suster Ngesot, Glundung Pecengis, dan lain sebagainya masuk dalam data kependudukan.

"Kami akan terjun ke Grobogan, besok (hari ini). Kami akan meneliti apakah ada keterlibatkan Pemkab Grobogan dan KPU Grobogan pada kejanggalan data yang ditemukan Panwaslu beberapa hari lalu," ujar Teguh, Minggu (27/1).

Nama-nama hantu itu, kata Teguh, masuk dalam  Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang digunakan sebagai penyusun bahan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013. Panwas Grobogan menemukan kejanggalan itu saat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).

"Jika nanti dalam penelitian terungkap ada keterlibatan Pemkab Grobogan, maka kami meminta pertanggungjawaban Bupati Grobogan selaku atasan Dinas Kependudukan yang menyusun DP4. Begitu juga ketika KPU juga terlibat, kami meminta pertanggungjawaban juga dari KPU Grobogan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Fajar Saka mengatakan, KPU tidak terlibat dalam kejanggalan data yang terdapat pada DP4. Data itu diserahkan pemerintah kepada KPU sebagai bahan penyusunan DPS. KPU melakukan kroscek terhadap data yang diberikan tersebut melalui coklit ke setiap rumah-rumah warag. KPU Juga akan menyempurnakan lagi data tersebut dengan Daftar Pemilih (DP) Tool.

Sementara itu, Kabid Kependudukan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng, Susi Handayanie enggan memberikan konfirmasi terkait dengan kisruhnya data kependudukan menjelang pilgub. Hingga Minggu malam, Susi belum memberikan komentar apapun.

Bawaslu Jateng Diserang Pesan Elektronik

Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah

Semarang, Jateng One - Sebuah pesan elektronik tanpa identitas pengirim beredar luas di sejumlah kalangan, termasuk wartawan, kemarin. Pesan itu berisi tuduhan sejumlah  tindak penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng.

Dalam pesan tersebut disebutkan Bawaslu Jateng juga dituduh memangkas biaya operasional untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten dan kota, serta kecamatan. Di pesan tersebut juga mengaitkan dugaan pemangkasan biaya operasional Panwas dengan penyodoran form tanda tangan daftar hadir kegiatan atau honorarium yang akan diterima.

Selain itu, Bawaslu Jateng juga dituduh memarkup biasa sewa gedung untuk kantor. Bawaslu juga dituduh "berselingkuh" dengan pihak penyelenggara pemilu di beberapa daerah. Seorang komisioner Bawaslu Jateng juga dituduh "bermain" dan terlibat dalam pendaftaran calon Panwascam susulan di Pekalongan. Pendaftaran susulan itu dianggap pesanan dari oknum komisioner bawaslu untuk meloloskan orang dekatnya.

Saat dikonfirmasi berkenaan dengan beredarnya pesan tersebut, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah enggan memberikan komentarnya. Dia mengaku tidak tahu apakah ada hubungan antara pergantian staf di Bawaslu dengan beredarnya pesan tersebut.

"Kami tidak tahu apakah pesan itu beredar karena pergantian staf atau tidak. Yang jelas pergantian staf kami lakukan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu demi terselenggaranya pemilihan umum secara jujur," kata Abhan.

Empat Staf Bawaslu Jateng Dikembalikan

Jajaran Bawaslu Jateng

Semarang, Jateng One - Sebanyak empat orang dari enam staf kesekretariatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng dikembalikan ke pihak Pemrintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Hal itu dilakukan Bawaslu karena kinerja mereka selama kurang lebih tiga bulan terakhir ini dianggap kurang maksimal.

Anggota Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, para staf itu adalah pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Sekretariat Bawaslu Jateng. Mereka bekerja sejak dilantiknya pada 21 Septemeber 2012 lalu. Seteleh dikembalikan, saat ini hanya tersisa dua staf yang bekerja di kantor Bawaslu Jateng, Jalan Sisingamangaraja, Semarang.

"Mereka dikembailkan ke pemprov karena disfungsi kerja. Kami ingin para staf dapat membantu kinerja Bawaslu agar bisa bekerja secara maksimal. Pengembalian ini merupakan hak Bawaslu untuk memperoleh staf yang dapat membantu kinerja secara maksimal," ujar Teguh, saat dihubungi pada Senin (28/1).

Menurut Teguh, tugas Bawaslu akan semakin berat seiring semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013, dan sejumlah pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di sejumlah daerah. Setelah pelaksanaan pilgub, pihaknya juga dihadapkan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2014. Sehingga, pihaknya membutuhkan staf yang dapat membantu kinerja Bawaslu.

"Awalnya kami hanya bisa menerima staf yang diberikan pemprov kepada kami. Namun, berjalannya waktu kinerja mereka kami anggap belum memenuhi harapan. Mereka rame sendiri, kerja-kerja mereka kurang maksimal," kata Teguh.

Teguh mengatakan, sebelum dikembalikan ke Pemprov Jateng, empat orang staf ini telah diberi pembinaan. Pada sebuah rapat mereka juga telah diberi perigatan untuk bisa melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Namun, setelah sejumlah upaya yang ditempuh itu tidak menunjukkan perbaikan, maka Bawaslu mengembalikan mereka ke pihak pemprov.

"Bawaslu telah meminta kepada Pemprov Jateng untuk segera mengganti staf yang telah dikembalikan. Terkait dengan jumlah, kami akan meminta sejumlah staf sesuai dengan kebutuhan Bawaslu. Saat ini belum ditentukan berapa jumlahnya," kata manatan Anggota KPU Jateng tersebut.


DPC Demokrat di Jateng Desak Musda Segera Dilaksanakan

Jajaran Pimpinan DPD Partai Demokrat Jateng

Semarang, Jateng One - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat didesak untuk segera melaksanakan musyawarah daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jateng. Desakan itu disampaikan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta. Desakan itu terkait pelaksanaan pelimu 2014 yang semakin dekat.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Prajoko Haryanto mengatakan, para pengurus DPC itu datang ke Jakarta pada Minggu (27/1) lalu. "Sejak kemarin (Minggu) mereka sudah di DPP, dan mereka akan ditemui ketua umum (Anas Urbaningrum)," kata Prajoko, di Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, Senin (28/1).

Menurut Prajoko, ada 16 DPC yang datang ke Jakarta untuk mendesak pelaksanaan musda. Sejumlah pengurus dari 16 DPC itu mewakili 35 kabupaten dan kota di seluruh Jateng. Di antara DPC yang datang ke Jakarta, antara lain DPC Purbalingga, Demak, Purwodadi, Klaten, Sragen dan lainnya.

"Mereka meminta kepada DPP agar musda dilaksanakan sebelum pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013 ini," kata Prajoko, yang pernah menjadi bakal calon pada Musda Partai Demokrat di Magelang tahun 2012 lalu, yang akhirnya batal digelar itu.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan musda digelar sebelum tanggal 24 Februari mendatang. informasi tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, saat datang ke Semarang beberapa waktu lalu.

"Pak Mubarok mengatakan Pak SBY menginginkan Musda digelar sebelum tanggal 24. Pak Bibit waktu bertemu SBY juga diinformasikan seperti itu, makanya DPC-DPC itu pergi ke DPP untuk mendesak agar segera dilaksanakan musda," katanya.

Menurut Prajoko sendiri, musda penting untuk digelar karena mempengaruhi legitimasi pengurus DPD menjelang digelarnya pilgub. Pasalnya, kepengurusan saat ini telah molor dari waktu yang semestinya. Dengan terbentuknya pengurus DPD yang baru pada mudsa mendatang, diharapkan struktur partai hingga ke bawah dapat berjalan serius untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh DPP terkait dengan pelaksanaan pilgub.

Semenatara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Purbalingga, M Iksan tidak menampik bahwa belasan DPC Partai Demokrat Jateng datang ke Jakarta untuk mendesak digelarnya musda.

"Iya DPC-DPC se-Jateng ini lagi konsolidasi di DPP meminta untuk segera Musda guna mensukseskan Pilgub dan kedepannya," kata Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, selain medatangi DPP, pihaknya juga berencana akan mengirim sudat resmi kepada DPP bersama dengan DPC di seluruh Jateng untuk mendesak segera digelarya musda. Sebenarnya desakan itu telah disampaikan kepada DPP sejak lama, namun hingga kini belum ada tanggapan konkrit.

Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jateng telah beberapa kali diperpanjang. Pelaksanaan musda sebenarnya telah beberapa kali akan dilaksanakan, namun gagal. Terakhir, musda akan dilaksanakan di Magelang, namun pelaksanaannya dibatalkan DPP, beberapa hari menjelang musda digelar. Bahkan persiapan pelaksanaan yang dilakukan DPD Jateng pada saat itu telah matang.

DPRD Jateng Siap Mediasi WTP Mega Proyek PLTU Batang

Rukma Setiabudi

Semarang, Jateng One - Dia mengatakan, DPRD Jateng siap memediasi masyarakat dan investor dan berjanji akan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Pihaknya ingin ada solusi yang akan didapat dari kedua belah pihak, sehingga DPRD dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jateng agar menjalankan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat.

"Di pertemuan itu harapan kami dapat mendengar pendapat baik dari masyarakat maupun investor. Pertemuan yang akan kami fasilitasi ini harapannya akan mendapat solusi yang dapat diterima kedua belah pihak," katanya.

Rukma mengaku mendukung pembangunan mega proyek tersebut. Menurutnya, dengan dibangunnya PLTU di Jateng, ekonomi masyarakat akan terdongkrak. Namun dia mengaku tidak sepakat jika pembangunan itu merugikan masyarakat Jateng sendiri.
PLTU Batang diperkirakan akan menghasilkan listrik berkapasitas 2 x 10.000 megawatt.

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 36 triliun. Proyek akan dikerjakan secara konsorsium oleh PT Bhimasena Power Indonesia, beranggotakan PT Adaro Power, PT J-Power, dan PT Itochu, sebagai pemenang lelang.

Digugat, PLTU Batang Tetap Dibangun

Rukma Setiabudi

Semarang,Jateng One - Rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang hingga kini masih terjadi pro dan kontra. Kendati sejumlah masyarakat Batang mengajukan gugatan hukum atas proyek tersebut, rencana pembangunan PLTU yang diklaim sebagai yang terbesar di ASEAN itu terus berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi mendapat kepastian terus dijalankannya pembangunan proyek dari pihak investor. Beberapa waktu lalu, Rukma menerima kunjunganPT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang diwakili seorang komisarisnya, Eko Budiharjo. "PLTU kata pihak BPI tetap akan dibangun, dan prosesnya kini terus berlanjut," ujar Rukma, Minggu (27/1).

Menurut Rukma, sejumlah warga Batang telah menggugat pemerintah rencana pembangunan PLTU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas surat keputusan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Namun PTUN Semarang menolak proses gugatan tersebut dengan alasan materi gugatan yang diajukan warga belum lengkap.

"PTUN sudah menolak gugatan itu, karena memang pembangunannya belum dimulai. Tapi masyarakat mengajukan gugatan lagi ke PTUN Surabaya agar gugatan yang diajukan tetap bisa diproses," ujar Rukma.

Sebelumnya, warga menggugat Surat Keputusan Bupati Batang nomor 523/ 194/ 2012, tentang kawasan pesisir ujungnegoro, Roban untuk pembangunan proyek PLTU. Warga menganggap keputusan Bupati itu menghiraukan keselamatan masyarakat sekitar lokasi proyek. Dalam materi gugatannya, warga menyatakan penolakan pembangunan PLTU. Hakim PTUN Semarang menyatakan gugatan tersebut kurang tepat karena pembangunan proyek PLTU itu sendiri belum dilaksanakan.

Rukma mengatakan, warga Batang memiliki hak untuk menuntut haknya secara hukum. Terkait dengan proses pembangunan proyek yang masih tetap jalan kendati ada gugatan, Rukma meminta pihak investor agar dapat melakukan sosialisasi terkait proyek secara subyektif kepada masyarakat Batang.

"Proses hukum boleh terus jalan, karena itu merupakan hak masyarakat. Namun, memang sebaiknya ada penjelaskan dan kompromi antara pihak investor dan masyarakat Batang. Sehingga, proyek yang dibangun untuk tujuan peningkatan ekonomi masyarakat Jateng itu dapat berjalan tanpa merugikan masyarakat," tuturnya.




Penangguhan UMK 22 Perusahaan di Jateng Ditolak

Aksi Buruh di Gedung DPRD Jateng

Semarang, Jateng One - Permohonan penangguhan pembayaran upah pekerja oleh 24 peruhsaan di Jawa Tengah (Jateng), 22 diantaranya ditolak. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jateng menolak permohonan hampir seluruh perusahaan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.

Kepala Disnakertransduk Jateng Agus Tustono mengatakan, beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sebagian besar perusahaan, antara lain perusahaan masih mampu membayar upah buruh sesuai UMK. Selain itu, ada perusahaan yang mengajukan penangguhan dengan masa kerja buruh kurang dari sembilan bulan.

"Banyak perusahaan yang mampu membayar upah sesuai UMK, itu kita lihat dari neraca keuangan perusahaan. Ada juga yang masa kerja buruhnya kurang dari 9 bulan, kasihan jika permohonan penangguhannya dikabulkan," kata Agus, Selasa (29/1).

Sebelumnya, ada 25 perusahaan di Jateng yang mengajukan penangguhan UMK karena merasa tak mampu membayar upah buruhnya sesuai ketentuan UMK tahun 2013 yang telah ditetapkan. Namun, ada satu perushaan yang telah mencabut permohonannya. Sebanyak 25 perusahaan itu berasal dari 9 kabupaten kota, antara lain, Semarang, Banyumas, Kabupaten Semarang, Tegal, dan Klaten dan lainnya.

Disnaker hanya mengabulkan dua perusahaan untuk membayar upah karyawannya di bawah patokan UMK tahun 2013. Keputusan penangguhan upah itu, kata Agus, sesuai dengan hasil sidang Dewan Pengupahan, beru-baru ini.  Dewan pengupahan terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan buruh, pengusaha serta akademisi.

"Kami tidak bisa menyebutkan dua perusahaan yang dikabulkan penangguhannya itu. Kasihan kan kalau diungkap di media, karena terkait dengan buyer," kata Agus. Dia menambahkan, penangguhan pembayaran dimulai pada Januari 2013 ini. Dibanding tahun sebelumnya, perusahaan yang dikabulkan penangguhannya turun drastis. Di tahun 2012, ada 14 perusahaan yang disetujui penangguhannya.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor: 561.4/58 tahun 2012 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jateng tahun 2013, UMK tertinggi pada Kota Semarang sebesar Rp 1.209.100. Sedangkan upah terendah pad Kabupaten Cilacap sebesar, Rp 816.000.

Kenaikan UMK Kab/Kota tahun 2013 rata-rata sebesar Rp 80.020, atau 9,55 persen dibanding tahun 2012. Sedangkan capaian UMK terhadap KHL tahun 2013 rata-rata sebesar 97,32 persen. Rata-rata UMK di Jawa Tengah Rp 914.275,68 dan rata-rata KHL-nya Rp 940.239,90.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jateng Frans Kongi mengatakan menghormati keputusan Dewan Pengupahan. Pihaknya menyatakan siap mentaati keputusan yang telah dibuat. Meski begitu, menurut Frans, situasi sekarang ini dirasakan cukup berat bagi pengusaha.

"Nilai upah naik terus, biaya produksi lain seperti bahan bakar minyak dan listrik juga mengalami kenaikan," keluhnya.

Prajoko: Bibit Akan Pilih Pendamping Pilgub Dari PAN

Prajoko

Semarang, Jateng One - Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Prajoko Haryanto mengatakan Bibit akan memilih wakilnya dari PAN. Namun Prajoko tidak menyebut siapa sosok yang akan dipilih Bibit itu. "Kabar saat ini yang saya dengar di pusat (DPP), Pak Bibit akan memilih calon yang diusulkan PAN," kata Prajoko, kemarin.

Namun, Prajoko tidak menjamin, apakah nanti secara resmi Bibit akan dipasangkan dengan calon yang diusulkan PAN atau tidak. Hingga saat ini masih digodok di tingkat pusat. Menurutnya perkembangan politik dapat berubah secara cepat dan tak dapat diduga-duga.

Partai Demokrat, kata Prajoko, kemungkinan besar akan menggalang koalisi bersama PAN dan Gokar. Saat ini komunikasi inten di lakukan Demokrat dan Golkar di tingkat DPP. Sedangkan dengan Golkar, belum begitu inten.

Hal itu senada dengan kabar yang berkembang di Jateng saat ini. Selain Partai Demokrat dan PAN, Bibit juga kemungkinan akan didukung Partai Golkar. Sebelumnya, dikabarkan Bibit telah mengantongi satu nama kader Partai Golkar untuk mendampinginya sebagai calon wakil gubernur. Ketua DPD I Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono menyatakan dukungan kepada Bibit masih sangat terbuka.

"Kami belum menentukan, tapi dukungan kepada Pak Bibit masih terbuka," ujar Wisnu saat dihubungi beberapa waktu lalu. Wisnu tidak mengaku belum ada pembicaraan dengan Bibit terkait calon wakil gubernur yang dikabarkan telah dipilih oleh Bibit itu.

Saat dikonfirmasi, Bibit mengaku belum menentukan pilihan, siapa yang akan mendampingi untuk maju dalam pilgub yang akan digelar pada 26 Mei 2013 itu. Namun, dia berjanji akan segera mengumumkan pasangannya pada waktu dekat ini.

Ketua DPW PAN Jateng Disodorkan Dampingi Bibit


Semarang, Jateng One - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jateng Wahyu Kristanto diusulkan partainya untuk menjadi calon wakil gubernur pada pemiilhan gubernur (Pilgub) Jateng 2013. Wahyu disodorkan untuk mendampingi incumbent Bibit Waluyo yang hampir pasti akan diusung oleh Partai Demokrat.
 Hal itu disampaikan juru bicara DPW PAN Wahyudin Noor Aly, di Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (28/1). Menurut Goyut, Wahyu merupakan kader PAN yang dianggap mampu dan layak untuk diajukan sebagai calon wakil gubernur.

"Ini masih sebatas usulan. Salah satu kader di Jawa Tengah yang layak untuk diusulkan memang beliau, ketua umum. Kami akan mengusulkannya kepada DPP, karena yang memiliki kewenangan adalah DPP," ujar Goyut --sapaan akrab Wahyudin Noor Aly-- kemarin.

Dia mengatakan, Wahyu akan diusulkan agar bisa disandingkan dengan Bibit dalam pemilihan nanti. Usulan itu menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa yang telah mengisyaratkan dukungannya kepada Bibit, saat datang ke Semarang beberapa waktu lalu. Sangat dimungkinkan, DPP PAN akan secara resmi memberi dukungan kepada bibit dalam waktu tak lama lagi.

Goyut menambahkan, selain Wahyu, pihaknya juga mengusulkan dua sosok lain kepada DPP. Namun, goyut enggan mengungkap identitas kedua sosok tersebut. Dia hanya mengatakan, satu sosok merupakan pengusaha muda dari Jateng, dan satu lagi merupakan kader PAN dari Jakarta. "Dua sosok ini belum mau dibeberkan di publik. Jadi masih diseimpan dulu," kata anggota DPRD Jateng itu.

Terkait dengan keinginan DPD Partai Demokrat Jateng sebagai partai yang akan mengusung Bibit, yang menginginkan posisi calon wakil gubernur diberikan, Goyut mengatakan pihaknya tidak memaksakan diri. Pihaknya menyerahkan kepada Bibit untuk memutuskan siapa yang akan dipilih.

"Ini hanya usulan, kami serahkan kepada Pak Bibit untuk menentukannya. Kami tidak akan memaksakan calon dari kami harus diterima. Karena bagaimana pun, kami berharap ke depan gubernur dan wakil gubernur bisa rukun, makanya Pak Bibit yang harus memilihnya," ujar Goyut.



Rotasi Komisi DPRD Jateng Tak Terkait Murdoko


Semarang,Jateng One - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah merombak atau merotasi 12 dari 23 orang anggotanya ke berbagai komisi dan pimpinan komisi. Ketua Fraksi PDIP Nuniek Sriyuningsih mengatakan, perombakan itu tidak ada kaitannya dengan sejumlah kabar yang menyebut orang-orang Murdoko digeser.
Nuniek menyatakan, perombakan separuh jumlah anggota fraksi yang dia pimpin bukan keputusan fraksi, melainkan keputusan partai. Tidak ada tujuan politis tertentu dalam perombakan tersebut. Menurutnya, rolling anggota dari satu komisi ke komisi yang lain, merupakan hal biasa.

"Ini kan hal biasa di DPR. Lihat di DPR RI, setiap bulan ada pergantian. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal politis. Ini bukan keinginan fraksi, tapi keinginan partai," ujar Nuniek, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setianbudi, yang juga anggota Fraksi PDIP. Menurutnya, perombakan ditubuh komisi dilakukan untuk memberi kesempatan bagi anggota untuk bisa belajar tentang bidang lain. Para anggota diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman lebih di komisi yang berbeda.

"Kalau selama ini di komisi C bidang keuangan, dipindah ke komisi D agar tahu tentang bidang pembangunan. Yang awalnya di komisi E bidang kesejahteraan dipindah ke komisi A misalnya, agar tahu tentang bidang pemerintahan. Ini hanya soal pemerataan pengalaman saja," kata Rukma ditemuai usai sidang paripurna penetapan perubahan struktur komisi, di Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, kemarin.

Beberapa di antara aggota Fraksi PDIP yang digeser ke komisi lain, yakni Ketua Komisi C, Novita Wijayanti. Dalam perombakan struktur komisi, Novi dipindah ke Komisi D menjadi anggota. Sementara, Rukma Setiabudi yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi D, dipindah ke Komisi A menjadi anggota. Posisi yang ditinggalkan, kini ditempati politisi PDIP lain, yakni Alwin Basri.

Kabar yang berkembang di kalangan Dewan, Novi kecewa dengan perombakan tersebut. Dia tidak tampak dalam pergantian di sidang paripurna kemarin. Saat dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya, novi hanya menjawab, "Lah ngapain mas," katanya tanpa memberikan keterangan lain. Saat dinyata tentang kabar kekecewaan dirinya, dia juga tidak bersedia berkomentar.

Para anggota anggota Dewan yang digeser ke komisi  lain praktis hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk bekerja di bidangnya yang baru, yakni sekitar 1 tahun. Karena, masa keanggotaan mereka akan berakhir pada tahun 2014, setelah pemilu legislatif dilaksanakan.

Sebelumnya beredar sejumlah kabar di kalangan Dewan bahwa perombakan di PDIP dilakukan untuk menggeser orang-orang dekat Ketua DPRD Jateng non-aktif sekaligus Ketua DPD PDIP non-aktif Murdoko. Murdoko terjerat kasus korupsi di Kabupaten Kendal, dan dia ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Fraksi Lain

Selain Fraksi PDIP, fraksi lain yang juga merombak struktur keanggotaan di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Selasa (29/1) melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi anggota di sejumlah komisi dan badan. Terdapat tiga fraksi yang melakukan pergeseran anggota, yakni fraksi PDIP, fraksi PAN dan fraksi Demokrat.

Anggota Fraksi PAN, Mustholih sebelumnya duduk di Komisi C dan kini dipindah ke Komisi D menggantikan Jayus yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris komisi D. Jayus sendiri dipindah  ke Komisi A dan merangkap sebagai Plt Wakil Ketua DPRD menggantikan Riza Kurniawan yang terkena kasus korupsi.

Sementara Fraksi Demokrat hanya merotasi satu anggotanya, yakni Atyoso Mochtar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) digantikan oleh Lilik Haryanto. Pergantian di tingkat badan juga dilakukan pada Badan Kehormatan (BK). Posisi Ketua BK yang sebelumnya dijabat oleh Nuniek Sri Yuningsih (FPDIP) digantikan oleh Bambang Haryanto Baharudin.

Rotasi Novita Tak Terkait Murdoko

Semarang, Jateng One - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah merombak atau merotasi 12 dari 23 orang anggotanya ke berbagai komisi dan pimpinan komisi. Ketua Fraksi PDIP Nuniek Sriyuningsih mengatakan, perombakan itu tidak ada kaitannya dengan sejumlah kabar yang menyebut orang-orang Murdoko digeser.

Nuniek menyatakan, perombakan separuh jumlah anggota fraksi yang dia pimpin bukan keputusan fraksi, melainkan keputusan partai. Tidak ada tujuan politis tertentu dalam perombakan tersebut. Menurutnya, rolling anggota dari satu komisi ke komisi yang lain, merupakan hal biasa.

"Ini kan hal biasa di DPR. Lihat di DPR RI, setiap bulan ada pergantian. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal politis. Ini bukan keinginan fraksi, tapi keinginan partai," ujar Nuniek, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setianbudi, yang juga anggota Fraksi PDIP. Menurutnya, perombakan ditubuh komisi dilakukan untuk memberi kesempatan bagi anggota untuk bisa belajar tentang bidang lain. Para anggota diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman lebih di komisi yang berbeda.

"Kalau selama ini di komisi C bidang keuangan, dipindah ke komisi D agar tahu tentang bidang pembangunan. Yang awalnya di komisi E bidang kesejahteraan dipindah ke komisi A misalnya, agar tahu tentang bidang pemerintahan. Ini hanya soal pemerataan pengalaman saja," kata Rukma ditemuai usai sidang paripurna penetapan perubahan struktur komisi, di Gedung Berlian, kantor DPRD Jateng, kemarin.

Beberapa di antara aggota Fraksi PDIP yang digeser ke komisi lain, yakni Ketua Komisi C, Novita Wijayanti. Dalam perombakan struktur komisi, Novi dipindah ke Komisi D menjadi anggota. Sementara, Rukma Setiabudi yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi D, dipindah ke Komisi A menjadi anggota. Posisi yang ditinggalkan, kini ditempati politisi PDIP lain, yakni Alwin Basri.

Kabar yang berkembang di kalangan Dewan, Novi kecewa dengan perombakan tersebut. Dia tidak tampak dalam pergantian di sidang paripurna kemarin. Saat dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya, novi hanya menjawab, "Lah ngapain mas," katanya tanpa memberikan keterangan lain. Saat dinyata tentang kabar kekecewaan dirinya, dia juga tidak bersedia berkomentar.
Para anggota anggota Dewan yang digeser ke komisi  lain praktis hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk bekerja di bidangnya yang baru, yakni sekitar 1 tahun. Karena, masa keanggotaan mereka akan berakhir pada tahun 2014, setelah pemilu legislatif dilaksanakan.

Sebelumnya beredar sejumlah kabar di kalangan Dewan bahwa perombakan di PDIP dilakukan untuk menggeser orang-orang dekat Ketua DPRD Jateng non-aktif sekaligus Ketua DPD PDIP non-aktif Murdoko. Murdoko terjerat kasus korupsi di Kabupaten Kendal, dan dia ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Fraksi Lain

Selain Fraksi PDIP, fraksi lain yang juga merombak struktur keanggotaan di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Selasa (29/1) melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi anggota di sejumlah komisi dan badan. Terdapat tiga fraksi yang melakukan pergeseran anggota, yakni fraksi PDIP, fraksi PAN dan fraksi Demokrat.

Anggota Fraksi PAN, Mustholih sebelumnya duduk di Komisi C dan kini dipindah ke Komisi D menggantikan Jayus yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris komisi D. Jayus sendiri dipindah  ke Komisi A dan merangkap sebagai Plt Wakil Ketua DPRD menggantikan Riza Kurniawan yang terkena kasus korupsi.

Sementara Fraksi Demokrat hanya merotasi satu anggotanya, yakni Atyoso Mochtar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) digantikan oleh Lilik Haryanto. Pergantian di tingkat badan juga dilakukan pada Badan Kehormatan (BK). Posisi Ketua BK yang sebelumnya dijabat oleh Nuniek Sri Yuningsih (FPDIP) digantikan oleh Bambang Haryanto Baharudin.

Rakyat Jateng Dipaksa Milih Muka Lama Dalam Pilgub


Semarang, Jateng One - Pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013 bisa dipastikan tidak akan diikuti oleh pasangan calon perseorangan atau indepen. Rakyat akan dipaksa untuk memilih calon dari partai. Dan saat ini hanya ada tiga muka lama yang duduk dipuncak pemerintahan, yang menononjol pada bursa pencalonan.

Hingga pukul 20.00 pada hari terakhir penyerahan persyaratan pasangan calon oleh KPU Jateng, Selasa (26/1), tak satupun orang yang menyerahkan persyaratan itu. Di tempat pendaftaran di Auditorium Univeritas Diponegoro (Undip), Jalan Imam Barjo, Semarang, kemarin, sejumlah petugas KPU Jateng dan KPU kabupaten dan kota hanya tampak mengobrol.

Ketua KPU Jateng Fajar Saka mengatakan, belum ada satu pun orang yang mendaftar sejak dibuka pada Jumat lalu. Pihaknya akan tetap membuka pendaftaran hingga pukul 24.00. Hingga pukul 20.00, belum ada tanda-tanda apa pun ada pihak yang akan melakukan pendaftaran.

"Belum ada satu pun yang daftar mas. Sesuai rencana kami akan menutup pendaftaran hingga pukul 24.00 nanti. Sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda apapun," kata Fajar saat dihubungi, Selasa malam.

Pada Selasa siang, kata Fajar, sebelum dibuka pendaftaran ada beberapa orang yang bertanya tentang persyaratan pencalonan independen. Beberapa di antara mereka meminta buku panduan yang dibuat oleh KPU. Namun tak satu pun pihak yang menindaklanjutinya. Fajar mengaku, dia tidak kenal dengan pihak-pihak yang bertanya ke KPU.

Sesuai dengan peraturan, pasangan calon independen harus bisa menunjukkan dukungan sebanyak 3 persen dari jumlah penduduk Jateng. Sebagaimana kalkulasi KPU, syarat dukungan yang harus diserahkan sebanyak 1,2 juta jiwa. Dukungan itu harus dapat ditunjukkan dengan bukti pernyataan dukungan secara tertulis dan bermaterai, serta bukti kartu tanda penduduk.

Sebelumnya ada seorang warga Solo bernama Heru Setiabudi yang mengaku menjadi pengusaha pertambangan menyatakan akan mendaftarkan diri menjadi calon gubernur melalui jalur independen. Dia mengaku siap memenuhi persyaratan yang diminta KPU. Namun, hingga hari terakhir pendaftaran, tidak ada kabar lagi soal pencalonan Heru.

Tidak Menarik

Tidak adanya calon perseorangan yang menyerahkan persyaratan ke KPU, praktis hanya akan ada calon dari partai yang akan maju dalam pilgub yang digelar 26 Mei mendatang. Hingga kini belum satu pun partai yang mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung. Namun, telah ada beberapa sosok yang dimungkinkan akan diusung oleh partai politik.

Sosok itu saat ini sangat menonjol jika dibandingkan dengan calon lainnya. Mereka bertiga saat ini berada di puncak pemerintahan provinsi. Mereka adalah Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Jateng, Rustriningsih, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Hadi Prabowo.

Menurut pengamat komunikasi, Triono Lukmantoro, pilgub Jateng bisa dipastikan tidak akan ada sosok yang bisa menjadi alternatif. Di Jateng ternyata tidak ada sosok muda yang berani melawan arus main stream. Akibatnya, masyarakat hanya disuguhi muka-muka lama yang selama ini telah memimpin Jawa Tengah.

"Tidak ada yang berani melawan main stream. Mana sosok mudanya, tidak ada kan," kata Triono, pengajar ilmu komunikasi Undip tersebut.

Dilihat dari cara bersosialisasi, ketiga calon itu masih menggunakan cara-cara konvensional, yakni dengan memasang baliho di jalan. Mereka hanya menjual muka yang sebenarnya sudah cukup dikenal karena merupakan petahana. Mereka tidak -ada yang secara khusus mengusung isu-siu populis yang menyentuh masyarakat, namun hanya berkutat pada isu-isu politis.

"Bandingkan dengan pilgub di Jabar. Banyak sosok muda yang berani tampil. Selain itu juga ada calon independen, dan calon partai lain, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Para calon tentu akan berlomba untuk menyuguhkan konsep mereka kepada masyarakat sebaik-baiknya," katanya.

Dia menambahkan, masyarakat Jateng saat ini harus berani mendorong para kandidat, khususnya tiga incumbent untuk menunjukkan konsep mereka membangun Jawa Tengah. Isu yang terus muncul ke permukaan berupa isu politis, antara lain pencalonan, kendaraan politik, koalisi, tidak akan memberi solusi konkret apapun kepada masyarakat Jateng, yang relatif tertinggal dibanding dengan provinsi lain di Jawa.


Tiga Fraksi DPRD Jateng Rotasi Anggotanya


Semarang, Jateng One - Mengemudikan kendaraan truk dan bus, tentu membutuhkan kemampuan yang tak sama. Bagi pengemudi perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus untuk mengendalikan kendaraan berukuran besar itu di jalan raya. Memang keduanya memiliki ukuran yang relatif berbeda. Namun, masing-masing memiliki kesulitan tersendiri. Butuh waktu untuk pengemudi truk untuk mengemudi kendaraan bus, begitu pula sebaliknya.

Tampaknya Hal itu hampir mirip dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD Jateng yang menempati komisi yang berbeda-beda. Misalnya, anggota Dewan yang bertugas di Komisi A bidang pmerintahan, tentu tak sama dengan anggota Dewan yang bertugas di komisi B, bidang perdangan. Demikian pula dengan komisi C bidang keuangan, dan komisi D bidang infrastruktur daerah, serta komisi E bidang kesejahteraan.

Tiga Fraksi di DPRD Jateng, Selasa (29/1) lalu secara resmi merotasi anggota mereka ke fraksi yang berbeda. Tiga Fraksi itu antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN. Di antara ketiganya, Fraksi PDIP melakukan perombakan paling besar, yakni separuh dari total anggota yang dimiliki. Sebanyak 12 anggota dari 23 anggota Fraksi PDIP, dipindah ke komisi lain.

"Kalau dihitung dari rentang waktu saat ini, mungkin efektifitas kerja mereka di komisi bari tidak ada satu tahun. Karena, tahun 2014 mendatang akan ada pemilu. Satu tahun itumungkin tidak akan cukup jika harus memahami dan mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi secara detil," ujar pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto, Rabu (30/1).

Seyogyanya, kata Yulianto, setiap anggota Dewan memiliki latar belakang pendidikan yang nyambung dengan komisi yang ditempati. Atau setidaknya pernah bersinggungan dan memiliki pengalaman pada komisi yang dibidanginya. Namun, menurut dia, tidak selalu pertimbangan tersebut menjadi dasar penempatan anggota fraksi ke komisi-komisi di DPRD.

Menurutnya, ada beberapa hal yang sering dijadikan dasar bagi pimpinan fraksi atau partai, merotasi anggotanya dari komisi satu ke komisi lain yang memiliki bidang yang berbeda. Tidak selalu mereka merotasi anggotanya dengan dasar latar belakang pendidikan dan pengalaman, namun hal lain seperti faksional di tubuh partai atau alasan pemerataan menjadi alasan.

"Ada beberapa komisi di DPR itu yang sudah menjadi rahasia umum menjadi 'lahan basah' bagi anggotanya. Ada juga yang komisi yang dikatakan 'kering'. Tak jarang, komisi-komisi yang basah ini menjadi rebutan, tidak hanya oleh para anggota Dewan, namun juga partai yang memiliki kepentinga," katanya.

Tubuh partai yang terdapat faksi atau kelompok, juga tidak menutup kemungkinan dijadikan alasan untuk merotasi anggota dari komisi yang basah ke komisi yang kering, atau sebaliknya. Ini biasanya terjadi jika ada pertarungan faksional ditubuh partai itu sendiri.

Yuliyanto yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Jateng itu mengatakan, rotasi anggota komisi yang telah disahkan secara resmi pada sidang paripurna DPRD Jateng, dua hari lalu itu bisa maksimal, jika para anggota yang menempati posisi baru dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi secara cepat. Dia harus segera melakukan pengkajian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Nuniek Sriyuningsih mengatakan, perombakan komisi itu dilakukan dengan alasan untuk memberikan pemerataan bidang kepada seluruh anggotanya. Itu bukan kebijakan fraksi, melainkan kebijakan partai. Dengan rotasi itu diharapkan bisa memberikan pengalaman yang lebih dan merata bagi para anggotanya.

"Tidak benar jika rotasi ini dilakukan dengan alasan ada pertarungan faksional di tubuh PDIP. Ini murni kebijakan partai untuk memberikan pemerataan bagi anggotanya," katanya.

Pemerataan yang dilakuakan itu, tentu tidak semua anggota bisa menerimanya. Ada yang senang, ada pula yang tidak senang. Faktanya, anggota Fraksi PDIP Novita Wijayanti yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi C di DPRD Jateng dan dirotasi menjadi anggota komisi D, tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan perubahan struktur komisi, beberapa hari lalu.

Hadi Prabowo Mulai Pede Jadi Cagub Pilgub Jateng


Semarang, Jateng One - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Hadi Prabowo mulai percaya diri dengan pencalonannya sebagai kandidat gubernur Jateng. Sosok birokrat yang sebelumnya selalu bungkam soal pencalonannya itu, Rabu (30/1) secara blak-blakan mengungkapkan persaingannya dengan kandidat lain, Ganjar Pranowo ketika duduk semeja.

"Kalau soal kebijakan ini (Otonomi daerah), tinggal siapa nanti yang dapat rekomendasi dari PDIP, Pak Ganjar atau Saya," ujar Hadi saat menjadi narasumber dalam seminar Peran BPK dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Rabu (30/1).

Ungkapan itu tentu tak biasa bagi hadi, karena Ketua Korpri Jateng itu tak pernah mengungkapkan sebelumnya. Peserta seminar yang sebagian besar kalangan birokrat dari kabupaten dan kota di seluruh Jateng, sontak memberikan respon dengan tertawa dan tepuk tangan meriah.

Dia juga berkata bernada sindiran kepada Ganjar, yang menjadi pesaingnya di PDIP pada penjaringan calon gubernur. Hadi mengatakan, bagi kalangan birokrat di daerah sering dicap buruk dalam beberapa hal, padahal, orang-orang di atas di antaranya anggota DPR RI seperti Ganjar, yang mengajari kalangan birokrat untuk berbuat yang tidak sesuai.

"DPR RI itu banyak merancang agar kalangan birokrat dipimpin komisi ini, komisi itu. Mereka itu kebagian komisi yang besar-besar, sedangkan kita yang di bawah, kebagian komisi yang kecil," kata Hadi disambut tawa peserta dan tepuk tangan.
Ganjar yang duduk semeja hanya ikut tertawa mendengan pernyataan Hadi. Ganjar tidak menimpali "serangan" dari lawannya itu. Karena, Ganjar mendapatkan giliran berbicara lebih dahulu ketimbang Hadi.

Hadi juga mulai berani untuk mengungkapkan keluh kesahnya menjadi seorang birokrat. Setelah pencalonannya menjadi ketua kandidat gubernur, dia sering kali merasa diserang. Dia merasa tidak leluasa untuk bergerak ke sana kemari untuk bersosialisasi. Karena bergerak sedikit saja, ada pihak yang berteriak.

"Bergerak sedikit saja ada yang berteriak. Tapi kalau penguasa yang bergerak, tidak ada yang mengontrol. Padahal kita sama-sama mencalonkan diri," kata Hadi menyindir atasannya, tanpa menyebutkan nama.

Dia juga mengatakan sering diserang dengan tugas-tugas sebagai Sekda. Dia merasa sering menjadi sasaran tembak. Setiap ada indikasi penyelewengan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu disasarkan untuk menjatuhkan dirinya.

"Setiap kali ada indikasi penyelewengan, selalu dikira menjadi masalahnya Sekda tok. Katanya bisa digunakan untuk menyerang lah, atau menjatuhkan lah," keluh hadi. Menurutnya, Tidak semua temuan BPK merupakan kesalahan. Temuan itu baru indikasi yang perlu dibuktikan di ranah hukum. Yang bisa membuktikan koruptor atau tidak adalah KPK atau Pengadilan Tipikor.

Dia menjelaskan tata kelola pemerintahan telah ada pembagian yang jelas antara gubernur, sekda dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menjelaskan, gubernur berposisi sebagai otorisator, sekretaris daerah berposisi sebagai coordinator serta kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

Baik Ganjar maupun Hadi merupakan dua sosok yang dikabarkan diunggulkan pada penjaringan cagub di PDIP. Keduanya lolos seleksi ke tahap akhir penjaringan, yakni psikotes. Ganjar mengaku yakin bahwa rekomendasi itu akan jatuh ke tangan kader PDIP. Karena berdasarkan pengalaman pilgub di daerah lain DPP memilih kadernya untuk menjadi cagub.

Sementara itu, Ketua KPUD Jateng Fajar Saka mengatakan, hingga ditutupnya penyerahan persyaratan calon gubernur perseorangan, Selasa (29/1) pukul 24.00, tak satupun orang yang mendaftarkan. Dia mengatakan, pilgub Jateng yang akan digelar pada 26 Mei 2013 mendatang dipastikan tanpa diikuti calon dari perseoragan atau independen.

"Hingga penutupan, tidak ada satupun orang yang menyerahkan persyaratan atau mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ini Berarti, pilgub mendatang bisa dipastikan tanpa calon independen," katanya.


Rustriningsih Prihatin Kasus Pencurian Bayi di Slawi


Semarang, Jateng One - Menanggapi kasus pencurian bayi di Rumah Sakit Slawi, Tegal, Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesahatan Provinsi Jateng. Dia juga akan meminta Badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) untuk menindaklanjuti kejahawan  itu.

"Setelah ini saya akan berkoordinasid dengan Dinas Kesehatan dan BP3AKB. Malam ini juga. Kalau perlu saya nanti yang akan datang ke sana (RS Slawi)," ujar Rustri saat dihubungi, Rabu (30/1) malam.

Dia mengaku mengetahui ihwal pencurian bayi itu dari media. Dia belum tahu secara pasti kronologis kejadian dan hal lain berkaitan dengan kejadian itu. Dia juga mengaku belum mengetahui prosedur tetap (Protap) yang diberlakukan rumah sakit setempat. Sehingga dia tidak berani berkomentar banyak soal siapa yang salah.

"Seharusnya setiap rumah sakit memiliki protap yang jelas dan dijalankan secara konsekuen. Sehingga kejadian semacan ini bisa dihindari. Seperti contoh, andai kata rumah sakit itu ada cctvnya, tentu bisa segera bisa dilacak pelakukanya. Saat ini cctv kan bukan barang mewah lagi," katanya.

Semenatara itu, saat dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng  Anung Sugihantono tidak bersedia diwawancarai. Dia mengaku sedang rapat dan tidak bisa diganggu. "Saya sedang rapat, tolong jangan diganggu," ujar Anung melalui sambungan telepon, Rabu petang.

KPU Jateng Kecewa Kinerja Bawaslu


Semarang, Jateng One - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provionsi Jateng mengaku kecewa terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng terkait siaran pers soal temuan pelanggaran dalam tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Bawaslu seharusnya menyampaikan temuan itu kepada KPU sebelum menyampaikannya kepada media.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Jateng Fajar Saka. Menurutnya, pelaksanaan coklit belum tuntas dilaksanakan. Coklit telah dimulai pada 6 Januari dan baru berakhir pada 4 Februari mendatang. Sehingga tidak tepat jika Bawaslu menyimpulkan hasil temuannya di lapangan kepada media.

"Kami tahu Bawaslu menemukan indikasi pelanggaran di lapangan pada saat coklit itu dari media. Mereka tidak menyampaikan kepada kami, malah disampaikan kepada media," kata Fajar, Kamis (31/1).

Meski mengaku kecewa, pihaknya secara aktif meminta penjelasan resmi kepada Bawaslu Jateng. Pihaknya telah mengirim surat kepada Bawaslu untuk menanyakan ichwal temuan pelanggaran secara detil, kemarin. Informasi yang didapat terkait temuan itu belum lengkap dan detil, karena hanya bersumber dari media.

"Kami secara aktif menyrati Bawaslu untuk menanyakan secar detil terkait temuan mereka di lapangan. Kami ingin meminta penjelasan secara detil, agar kami juga bisa mengevaluasi kerja penyelenggara di tingkat daerah. Katanya ada petugas yang sama sekali tidak bekerja, di mana saja itu, kami ingin meminta penjelasan," kata Fajar.

Sebelumnya, melalui surat elektronik, Bawaslu Jateng memberikan siaran pers atas temuan pelanggaran proses coklit di seluruh wilayah di Jateng .  Lima hari menjelang berakhirnya coklit oleh petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), ditemukan sebanyak 41.941 temuan pelanggaran. Di antara pelanggaran yang ditemukan, yakni ditemukan sebanyak  1.199 PPDP yang belum mendatangi rumah-rumah  saat melakukan coklit.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, PPDP yang tidak mendatangi rumah-rumah warga untuk coklit, antara lain di Kabupaten Boyolali, Cilacap, Jepara, Kendal, Pati, dan Temanggung.

"Kami juga menemukan pelanggaran lain. Kami menemukan adanya masyarakat yang belum terdaftar padahal sudah menikah, ini sebanyak 761. Selain itu sudah juga warga yang telah berusia 17 tahun tapi belum terdaftar sebanyak 1.293, dan warga baru sebanyak 548," kata Teguh.

Selain temuan itu, Bawaslu juga mendapat laporan dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sragen, yang menemukan ratusan nama yang ber inisial Mr.X  masuk dalam bahan daftar pemilih seementara (DPS). Atas temuan itu, Bawaslu jateng memerintahkan penyelidikan lebih detil untuk menemukan pelaku yang membuat data tersebut.

Menanggapi temuan tersebut, Fajar menegaskan bahwa proses coklit belum selesai. Jika hasil coklit telah usai disusun, pihaknya baru bisa menanggapi temuan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu tersebut. Dia menambahkan, selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas kinerja PPDP, dan setiap dua minggu sekali mereka memberikan laporan kepada KPU.

"Sekali lagi, coklit kan belum selesai. Jadi tidak bisa temuan itu dinyatakan sebagai pelanggaran," kata Fajar. Dia menjelaskan, sesuai kontrak kerja PPDP, mereka akan bekerja selama satu bulan. Jika Bawaslu menemukan petugas yang belum mendatangi rumah-rumah warga, atau ada warga yang belum terdaftar, hal itu wajar karena proses coklit belum selesai.



DPW PKS Jateng Dukung KPK


Semarang, Jateng One - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejarhtera (PKS) Jawa Tengah mendukung aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Kendati KPK melakukan penindakan dengan menangkap pimpinan mereka di DPP, Lutfie Hasan Ishaq dalam kasus dugaan korupsi impor daging sapi, dukungan kepada KPK tetap layak diberikan.

"Kami mendukung KPK. Rasulullah sendiri menegaskan, meski anak sendiri yang mencuri, tetap harus dihukum," ujar Ketua DPW PKS Jateng, Abdul Fikri Faqih kepada sejumlah waratawan, di kantor DPW PKS Jateng, Semarang, Kamis (31/1).
Fikri menyatakan telah memberikan pemahaman terhadap kader bahwa PKS adalah partai yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi dan menjunjung tinggi proses hukum. Sehingga, kendati Presiden PKS terkena kasus korupsi, dia yakin PKS Jateng tidak akan terpengaruh.

Meski begitu, pihaknya mendukung pendampingan hukum terhadap lutfie. Terkait dengan sejumlah usara yang menginginkan Lutfie mundur, dia menyerahkan kepada kebijakan partai. "Kalau memang dirasa mengganggu persiapan pemilu 2014, ya sebaiknya mundur. Tapi kita ikut saja lah apa kata partai, kita kan punya Majelis Syuro, biar itu yang menentukan," katanya.

Menurut Fikri, penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Presiden PKS akan menjadi pembuktian bagi semua kader PKS. Apakah slogan partai bersih, jujur dan peduli akan secara konsisten dijalankan atau hanya sebatas slogan. Menurutnya, kader di tingkat bawah telah melaksanakan slogan tersebut.

"Partai yang bersih, jujur dan peduli, saya kira telah dilaksanakan kader di tingkat bawah. Kalau kenyataannya di atas terjadi kasus seperti ini, tinggal pembuktian tagline (slogan) itu seperti apa," kata Fikri yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Jateng itu.

Kader PKS Jateng di tingkat bawah, kata Fikri tidak terlalu akan terpengaruh dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat presiden mereka. Dia mengaku telah melakukan koordinasi ke seluruh struktur di tingkat wilayah kabupaten dan kota, semua masih solid. Karena, menurutnya, PKS merupakan partai kader yang selama ini menjunjung soliditas.
"PKS adalah partai kader, soliditas adalah kunci keberhasilan setiap kerja-kerja partai. Adanya kasus yang cukup mengguncang ini, semua akan kembali sedia kala. Kami masih solid, dan tidak akan terpengaruh dengan ini," ujar Fikri.
Spekulasi Merebak

Diakui Fikri, banyak kader PKS di Jateng yang cukup kaget dengan kejadian penangkapan presiden partai mereka di kantor DPP. Banyak kader yang bertanya kepada dirinya ichwal penangkapan tersebut. Banyak yang berspekulasi bahwa penangkapan tersebut merupakan serangan terhadap PKS. Ada pula yang mengaitkan penangkapan itu dengan kebijakan kader mereka yang menjadi Menteri Pertanian, Suswono, terkait pembatasan impor beberapa komoditas.
Fikri mengatakan, sebelumnya Suswono telah menyatakan adanya pembatasan kuota impor atas produk pertanian dan peternakan. Bahkan, menteri pertanian itu telah menandatangani kebijakan untuk tidak menambah kuota impor.
"Sejumlah kader ada yang berspekulasi bahwa ini serangan kepada PKS. Ada pula yang mengaitkan dengan kebijakan menteri pertanian. Tapi ini hanya spekulasi kader saja," katanya.

Menurut Fikri, kendati di awal munculnya kabar ditangkapnya Lutfie sempat sedikit mengguncang kader, namun kader tidak akan terpengaruh. Pasalnya, hal seperti itu bukan pertama kali menimpa PKS. Beberapa kasus seperti kader di aggota DPR RI yang tersangkut video porno, atau kasus korupsi lain, pernah dialami. Dia menyadari, sebagai partai politik, kader-kader PKS harus menghadapi persoalan seperti itu.

Optimis Sesuai Target

Semenatara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Jateng, Hadi Santoso menyatakan pihaknya akan tetap bisa meraih suara sesuai target di Jateng pada pemilu 2014 nanti. Pasalnya, PKS merupakan partai kader yang tidak tergantung kepada figur. Sehingga, tertangkapnya Presiden PKS tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara.

Dia mengatakan, pihaknya menargetkan perolehan suara sebesar 14 persen pada pemilu 2014 di Jateng, sehingga PKS dapat meraih 14 kursi di DPRD Jateng. Pada pemilu 2009 lalu, PKS meraih suara 10 persen dan mendapat 10 kursi di DPRD Jateng.  Sedangkan di tingkat pusat, pihaknya menargetkan perolehan 12 kursi di DPR RI.

"Kami menyadari, kasus ini sedikit mempengaruhi citra bagi partai kami. Namun, PKS adalah partai kader yang memiliki pendukung fanatik. Partai kami tidak tergantung sosok, sehingga kami tetap optimis target perolehan suara akan dapat kami capai," katanya.